10 Oct 2019 Gakken Editorial

Hari Kesehatan Mental 2019: Bukan Sekadar Persoalan Layanan Kesehatan

Tanggal 10 Oktober, setiap tahun, selalu diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia (World Mental Health Day). Kesehatan mental menjadi satu persoalan penting, bukan hanya di level indiidu namun juga dalam konteks masyarakat maupun negara. Sayangnya, isu ini belum mendapat perhatian lebih seperti masalah kesehatan yang lain.

Menurut WHO, saat ini setidaknya ada 350 juta warga dunia mengalami gangguan kesehatan mental dengan berbagai bentuk. Secara rata-rata, setidaknya 5 persen penduduk dari semua negara di dunia mengalaminya dan disebabkan oleh beragam factor, mulai dari genetis, psikologis, sampai sosiologis.

Hari Kesehatan Mental Dunia tahun ini mengangkat tema “Mental Health Promotion and Suicide Prevention.” Selain untuk mengangkat isu ini ada pada posisi yang sejajar, juga sejalan dengan salah satu tanda yang menjadi urgensi kesehatan mental: meningkatnya praktik bunuh diri.

Menurut WHO, setiap tahun tidak kurang dari 800. 000 orang bunuh diri. Jumlah itu setara dengan 1,4 persen total kematian dunia. Bunuh diri telah menjadi penyebab kematian kedua terbanyak di dunia, setelah kecelakaan lalu lintas.

Gangguan mental emosional umumnya ditandai dengan gejala kecemasan dan depresi ringan. Sedangkan prevalensi gangguan mental berat seperti skizofrenia mencapai 400 ribu. Tingginya angka tersebut berbanding lurus dengan jumlah kasus bunuh diri di Indonesia. WHO menyebut, tahun 2018 setiap jam satu orang bunuh diri di Indonesia.

Angka itu menempatkan Indonesia pada posisi 103 dari 183 negara dan kesembilan ASEAN dalam jumlah kasus bunuh diri. Tahun ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat telah terjadi 302 kejadian bunuh diri. Sebagian besar karena gangguan mental seperti kecemasan dan depresi.

Statistik tersebut kian pelik jika kita melihat kondisi pelayanan terkait kesehatan mental. Saat ini Indonesia hanya memiliki 450 psikolog klinis, 773 psikiater dan 6. 500 perawat kesehatan mental per 100 ribu penduduk.

Data itu tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa. WHO memberi standar, jumlah psikolog klinis dan psikiater idealnya satu orang untuk 30 ribu penduduk. Ke depan, idealnya setiap Puskesmas memiliki layanan kesehatan mental dengan menyediakan minimal satu psikolog klinis dan satu psikiater.

Kesehatan mental adalah persoalan global. Terjadi di hampir seluruh negara entah negara miskin, berkembang, atau maju. Sayangnya, isu kesehatan mental di Indonesia belum menjadi prioritas. Padahal, jumlah penderita gangguan kesehatan, mental terus bertambah. Data Kementerian Kesehatan tahun 2018 menunjukkan, prevalensi gangguan mental emosional di usia 15 mencapai 14 juta. Angka ini setara dengan 6 persen total populasi Indonesia.

Namun, apakah krisis kesehatan mental benar-benar krisis kesehatan, ataukah justru tanda krisis pendidikan? Jangan-jangan kesehatan mental lebih berkaitan dengan kesenjangan dalam pendidikan emosional daripada kesenjangan dalam sistem kesehatan kita?

Di AS, semakin banyak sekolah menambahkan pembelajaran sosial-emosional ke kurikulum klasik seperti bahasa, matematika, sains, sejarah, dan geografi. Di Inggris, Departemen Pendidikannya telah meluncurkan rencana untuk membuat pendidikan kesejahteraan universal di sekolah pada tahun 2020.

Perhatian lebih juga harus ke tingkat pendidikan selanjutnya: Universitas. Sebab, mahasiswa telah menjadi salah satu kelompok yang paling terancam dalam hal kesehatan mental--dengan tingkat depresi, kecemasan, melukai diri sendiri, kelainan makan, dan keinginan bunuh diri yang terus meningkat.

Rentang usia khas mahasiswa juga bertepatan dengan usia yang paling umum untuk munculnya gangguan kesehatan mental, dengan banyak penderita mengalami gejala pertama mereka antara usia 16 dan 24.

Fika, salah satu aplikasi kesehatan mental, baru-baru ini melakukan beberapa penelitian untuk menilai permintaan akan pendidikan emosional dari para mahasiswa, serta para atasan perusahaan di berbagai industri.

97% siswa di UK merasa mereka akan mendapat manfaat dari modul tersebut, 96% mengatakan pendidikan emosional dapat membantu membalikkan krisis kesehatan mental siswa, 65% mengatakan itu akan melindungi mereka dari menghadapi penyakit mental dan 52% setuju itu akan membantu mereka lebih memahami bagaimana jaga diri mereka sendiri dan satu sama lain.

Dari para pengusaha yang turut dalam survei, 99% mengatakan bahwa menawarkan pendidikan emosional dan sosial kepada para siswa akan sangat meningkatkan peluang mereka untuk sukses dalam karier. 95% mengatakan mereka ingin melihat orang muda tiba di dunia kerja dengan keterampilan emosi dan sosial yang lebih baik dan 87% merasa lulusan sering kurang memiliki keterampilan emosional yang mereka butuhkan untuk berkembang di tempat kerja.

Filsuf Alain de Botton, dalam bukunya 'The School of Life', berpendapat bahwa pendidikan emosional, yang selama dua ribu tahun berdiri sebagai puncak pencapaian sastra dan intelektual, "telah dikorbankan oleh budaya elit [modern]."

Ia berpendapat, sebagian karena sistem universitas modern, di mana obsesi terhadap fakta dan keakuratan mengambil alih. “Tantangan di depan kita,” kata Botton, “adalah memecah kecerdasan emosional menjadi kurikulum keterampilan emosional. Kita harus siap untuk memulai program pendidikan sistematis di bidang yang sudah terlalu lama diperlakukan tidak adil, membuatnya tampak seperti bidang intuisi dan keberuntungan belaka.”

Dia melanjutkan: "Kita hidup dalam budaya yang menolak untuk mengedepankan ide perkembangan emosional seumur hidup, bukan karena narasi seperti itu secara inheren tidak mungkin, tetapi karena  tidak ada keinginan kuat untuk melakukannya."

*

Membangun manusia tentu harus dilakukan secara komprehensif dan holistik. Ini artinya, harus menyentuh seluruh aspek meliputi peningkatan kualitas intelektual, keterampilan, daya saing, kesehatan jasmani dan mental.

Selain mengupayakan pencegahan, orang-orang juga perlu memikirkan cara menangani para penderita gangguan kesehatan mental. Pemerintah harus memastikan ketersediaan fasilitas dan layanan kesehatan mental yang dapat diakses masyarakat di seluruh wilayah. Hal ini menjadi penting digarisbawahi lantaran ketersediaan fasilitas dan layanan kesehatan mental masih minim.

Tidak kalah penting, perlu mengubah perlakuan tidak manusiawi pada penderita gangguan kesehatan mental. Para penderita kerap diperlakukan semena-mena seperti diikat, dipasung, dikurung, atau tindakan buruk lainnya. Diperlukan gerakan bersama untuk memperlakukan anggota keluarga penderita secara baik.

Apalagi, pada tahun 2040 akan ada bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif (15-60 tahun) lebih banyak ketimbang anak-anak dan orang lanjut. Tahun 2040 jumlah penduduk usia produktif diprediksi mencapai 198 juta atau 60 persen total populasi.

Jumlah yang fantastis itu tentu bisa menjadi peluang sekaligus sebagai tantangan. Kondisi kesehatan mental yang stabil dan tanpa gangguan akan menjadi modal penting penduduk usia produktif untuk menghadapi tantangan nasional dan global yang semakin berat. Selamat Hari Kesehatan mental Sedunia!

Sumber: Riskedas 2018, The Guardian dan Forbes

Opini Psikiatri


10 Oct 2019 Gakken Editorial